aku 

Landasan Hukum Penyusunan Renstra adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintah Daerah.
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
    Peraturan Pemerintah Nomor 20.

Dalam penyusunan Renstra, penyusunannya didasarkan pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran seperti tabel di bawah ini :

image

Dalam penyusunan Renstra kita membutuhkan pendekatan perencanaan nasional yakni :

  • Pendekatan Politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah
  • Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu
  • Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
  • Sedangkan Pendekatan Atas-Bawah dan, Bawah-Atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Pengertian Renstra-SKPPD sesuai undang-undang yang mengaturnya adalah :

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun

Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(Pasal 25 PP No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah)

Pengesahan Pembentukan Renstra-SKPD ditetapkan oleh kepala SKPD sesuai dengan Pasal 25 PP No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah)

Komponen Renstra dalam Sistem Perencanaan & Pengganggaran dalam proses pembentukannya :

image

Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup :

  • pendahuluan;
  • gambaran pelayanan SKPD;
  • isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
  • visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
  • rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
  • indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Penjelasan sistematika penulisan adalalah sebagai berikut :

VISI

Visi adalah RUMUSAN UMUM mengenai KEADAAN YANG DIINGINKAN PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN. Pasal 1 angka 12 UU 25 Tahun 2004.

MISI

Misi adalah RUMUSAN UMUM mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan UNTUK MEWUJUDKAN VISI. Pasal 1 angka 13 UU 25 Tahun 2004

Pertanyaan pembuka untuk penyusunan MISI

MISI Daerah = alasan dihidupkannya Daerah.

MISI = Jawaban dari pertanyaan: APA YANG DILAKUKAN oleh Distrik; UNTUK APA Distrik Melakukan; KEPADA SIAPA Distrik MELAKUKAN dan DIMANA Distrik MELAKUKAN ?

Hubungan antara VISI dengan MISI

–VISI = MISI ke 1 + MISI ke 2 + . . . + MISI ke n

JIKA MISI dapat diwujudkan, MAKA VISI pun akan terwujud.

Kata kunci: JIKA . . . MAKA . . .

TUJUAN

merupakan penjabaran dari pernyataan misi.

TUJUAN adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.

TUJUAN yang dimaksud  adalah TUJUAN Daerah dan bukan TUJUAN PROGRAM atau TUJUAN KEGIATAN

Hubungan antara MISI dengan TUJUAN Daerah

–MISI = TUJUAN ke 1 + TUJUAN ke 2 + . . . + TUJUAN ke n

JIKA TUJUAN dapat diwujudkan, MAKA MISI pun akan terwujud.

–Kata kunci: JIKA . . . MAKA . . .

Umumnya:

–TUJUAN Daerah akan sama dengan deskripsi MANFAAT atau DAMPAK dari suatu kegiatan.

–INGAT: ketentuan di atas TIDAK BERLAKU untuk TUJUAN Daerah yang KOMPLEKS dan yang ditetapkan TERLALU TINGGI.

TUJUAN Daerah ditulis dalam kalimat pasif:

PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (Pasal 7 Angka 16 UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

  • Satu (1) program umumnya terdiri dari beberapa buah kegiatan.
  • Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa 1 (satu) program hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan, terutama pada program-program yang beban kerjanya relatif sederhana.
  • Satu (1) TUJUAN Daerah umumnya terdiri dari beberapa buah PROGRAM.
  • Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa 1 (satu) TUJUAN Daerah hanya terdiri dari 1 (satu) PROGRAM, terutama beban kerja pada TUJUAN Daerah relatif sederhana.

Untuk lengkapnya materi ini dapat di unduh di sini

About these ads