aku Oleh : Benfrizs C Reynolds Malau,SE

Penjelasan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua.

Provinsi Papua yang memiliki luas wilayah ± 309.934,40 km2 dengan penduduk pada tahun 2005 berjumlah ± 1.841.548 jiwa terdiri atas 19 (sembilan belas) kabupaten dan 1 (satu) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Sarmi yang mempunyai luas wilayah 35.589 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 berjumlah 31.383 jiwa. Kabupaten Waropen yang mempunyai luas wilayah 16.944 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 berjumlah 21.503 jiwa. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Surat Bupati Sarmi kepada Gubernur Papua Nomor 136/143/2003 pada tanggal 22 Oktober 2003 perihal persetujuan pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 05/KPTS/DPRD-SARMI/PIMP/2005 tanggal 12 September 2005 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 06/KPTS/DPRD-SARMI/PIMP/2005 tanggal 12 September 2005 tentang Persetujuan Ibu Kota Kabupaten Mamberamo Raya, Rekomendasi Bupati Waropen Nomor 136/125/SET pada tanggal 26 Oktober 2003 tentang Dukungan Terhadap Usul Pemekaran Wilayah Mamberamo Raya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen Nomor 268/KPTS/PIMP/DPRD-WRP/2005 tanggal 15 September 2005 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya, Surat Gubernur Papua kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 15 Desember 2003 Nomor 135/4692/SET perihal usul pembentukan/pemekaran Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Nomor 17/PIM-DPRD/2003 tanggal 4 Desember 2003 tentang Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Terhadap Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen Nomor 022/SK/-Kt/WRP/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen Memberikan Dukungan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemerintahan Selama 3 (tiga) Tahun Berturut-turut dan Pembiayaan Pilkada Pertama Kali Bagi Kabupaten Mamberamo Raya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 03/KPTS/DPRD-SARMI/PIMP/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang Persetujuan Kabupaten Sarmi Memberikan Dukungan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemerintahan Selama 3 (tiga) Tahun Berturut-turut dan Pembiayaan Pilkada Pertama Kali Bagi Kabupaten Mamberamo Raya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Nomor 02/PIM-DPRP/2007 tanggal 2 Februari 2007 tentang Bantuan Dana Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Bagi Calon Kabupaten Mamberamo Raya, dan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 2 Februari 2007 tentang Pemberian Bantuan Dana Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Bagi Calon Kabupaten Mamberamo Raya.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa Pemerintah perlu membentuk Kabupaten Mamberamo Raya.

Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarmi yang terdiri atas 5 (lima) distrik, yaitu Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Mamberamo Hilir, Distrik Rufaer dan Kabupaten Waropen yang terdiri atas 3 (tiga) distrik, yaitu Distrik Waropen Atas, Distrik Sawai dan Distrik Benuki. Kabupaten Mamberamo Raya memiliki luas wilayah keseluruhan ± 23.813,91 km2 dengan jumlah penduduk ± 23.926 jiwa pada tahun 2006. Berdasarkan Surat Gubernur Papua Nomor 155/078/SET tanggal 9 Januari 2007 perihal laporan rapat koordinasi dalam rangka percepatan pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya, dalam lampiran surat dinyatakan sesuai dengan permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, untuk menjadikan satu-satunya kabupaten induk bagi Kabupaten Mamberamo Raya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen telah menyetujui permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi untuk menjadi satu-satunya kabupaten induk bagi Kabupaten Mamberamo Raya.

Dengan terbentuknya Kabupaten Mamberamo Raya sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Mamberamo Raya perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang mengatur ketentuan di atas dapat diunduh disini.

About these ads