Teknis Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

aku 

Landasan Hukum Penyusunan Renstra adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintah Daerah.
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
    Peraturan Pemerintah Nomor 20.

Dalam penyusunan Renstra, penyusunannya didasarkan pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran seperti tabel di bawah ini :

image

Dalam penyusunan Renstra kita membutuhkan pendekatan perencanaan nasional yakni :

  • Pendekatan Politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah
  • Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu
  • Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
  • Sedangkan Pendekatan Atas-Bawah dan, Bawah-Atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Pengertian Renstra-SKPPD sesuai undang-undang yang mengaturnya adalah :

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun

Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(Pasal 25 PP No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah)

Pengesahan Pembentukan Renstra-SKPD ditetapkan oleh kepala SKPD sesuai dengan Pasal 25 PP No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah)

Komponen Renstra dalam Sistem Perencanaan & Pengganggaran dalam proses pembentukannya :

image

Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup :

  • pendahuluan;
  • gambaran pelayanan SKPD;
  • isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
  • visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
  • rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
  • indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Penjelasan sistematika penulisan adalalah sebagai berikut :

VISI

Visi adalah RUMUSAN UMUM mengenai KEADAAN YANG DIINGINKAN PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN. Pasal 1 angka 12 UU 25 Tahun 2004.

MISI

Misi adalah RUMUSAN UMUM mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan UNTUK MEWUJUDKAN VISI. Pasal 1 angka 13 UU 25 Tahun 2004

Pertanyaan pembuka untuk penyusunan MISI

MISI Daerah = alasan dihidupkannya Daerah.

MISI = Jawaban dari pertanyaan: APA YANG DILAKUKAN oleh Distrik; UNTUK APA Distrik Melakukan; KEPADA SIAPA Distrik MELAKUKAN dan DIMANA Distrik MELAKUKAN ?

Hubungan antara VISI dengan MISI

–VISI = MISI ke 1 + MISI ke 2 + . . . + MISI ke n

JIKA MISI dapat diwujudkan, MAKA VISI pun akan terwujud.

Kata kunci: JIKA . . . MAKA . . .

TUJUAN

merupakan penjabaran dari pernyataan misi.

TUJUAN adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.

TUJUAN yang dimaksud  adalah TUJUAN Daerah dan bukan TUJUAN PROGRAM atau TUJUAN KEGIATAN

Hubungan antara MISI dengan TUJUAN Daerah

–MISI = TUJUAN ke 1 + TUJUAN ke 2 + . . . + TUJUAN ke n

JIKA TUJUAN dapat diwujudkan, MAKA MISI pun akan terwujud.

–Kata kunci: JIKA . . . MAKA . . .

Umumnya:

–TUJUAN Daerah akan sama dengan deskripsi MANFAAT atau DAMPAK dari suatu kegiatan.

–INGAT: ketentuan di atas TIDAK BERLAKU untuk TUJUAN Daerah yang KOMPLEKS dan yang ditetapkan TERLALU TINGGI.

TUJUAN Daerah ditulis dalam kalimat pasif:

PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (Pasal 7 Angka 16 UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

  • Satu (1) program umumnya terdiri dari beberapa buah kegiatan.
  • Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa 1 (satu) program hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan, terutama pada program-program yang beban kerjanya relatif sederhana.
  • Satu (1) TUJUAN Daerah umumnya terdiri dari beberapa buah PROGRAM.
  • Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa 1 (satu) TUJUAN Daerah hanya terdiri dari 1 (satu) PROGRAM, terutama beban kerja pada TUJUAN Daerah relatif sederhana.

Untuk lengkapnya materi ini dapat di unduh di sini

Satu pemikiran pada “Teknis Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s