Musrenbang Distrik

reynoldsmalau 

image 

Pengertian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan/Distrik :

Forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan/distrik untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan wilayah kecamatan/distrik terkait yang didasarkan pada masukan desa/kampung, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kampung di kecamatan/distrik bersangkutan. (Widya P Setyanto; Panduan Penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan)

Lanjutkan membaca “Musrenbang Distrik”

Iklan

Pelatihan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2007 dan Permendagri 55 Tahun 2008 di Jayapura

reynoldsmalau 

Sebagai salah satu kabupaten pemekaran, Kabupaten Mamberamo Raya berusaha untuk belajar untuk memahami konsep dan tata cara pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa bahwa dalam pengeloalan keuangan daerah terdiri dari perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Untuk semakin memahami konsep-konsep diatas Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, melalui Sekertariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Cq Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya mengadakan pelatihan Pentausaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagari No. 55 Tahun 2008 di Kantor Pusat Data Elektronik (KPDE) Provinsi Papua di Jayapura pada tanggal 15 Desember 2009 – 17 Desember 2009.

Lanjutkan membaca “Pelatihan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2007 dan Permendagri 55 Tahun 2008 di Jayapura”

Musrenbang Kampung

reynoldsmalau 

Pengertian Musrenbang Desa/Kampung adalah :

Menurut Rianingsih Djohani :

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kampung adalah Forum Musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa/Kampung tahun anggaran yang direncanakan. (Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; Rianingsih Djohani; Studio Driya Media-OC FPPM).

Lanjutkan membaca “Musrenbang Kampung”

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dilaporkan paling lambat minggu pertama bulan Juni. ( Permendagri No. 59 Tahun 2007, Pasal 83 – Pasal 88 )

Lanjutkan membaca “Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)”