Musrenbang Kampung

 

Pengertian Musrenbang Desa/Kampung adalah :

Menurut Rianingsih Djohani :

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kampung adalah Forum Musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa/Kampung tahun anggaran yang direncanakan. (Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; Rianingsih Djohani; Studio Driya Media-OC FPPM).

Menurut Surat Edaran Bersama No. 0008/M.PPN/01/2007 dan 050264A/SJ Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri :

Forum Masyarakat Desa/Kampung yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stake holders) desa/kampung (pihak yang berkepentingan mengatasi permasalahan desa/kampung dan pihak yang terkena dampak hasil musyawarah) , untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Kerangka Hukum Dasar Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kampung :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Keja dan Anggaran Kementrian/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta;
7. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

 

Tujuan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kampung adalah :

Menyepakati prioritas/kebutuhan masalah dan kegiatan desa/kampung yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa/Kampung dengan pemilahan sebagai berikut :

• Prioritas kegiatan desa/kampung yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai oleh dana swadaya desa/kampung;
• Prioritas kegiatan desa/kampung yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai oleh Dana Alokasi Desa (ADD)/Dana Pemberdayaan Kampung/Respek yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota atau sumber lain;
• Prioritas kegiatan masalah desa/kampung yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan/Distrik untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi.
• Menyepakati Tim Delegasi desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum Musrenbang Kecamatan/Distrik untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya. 

 

Output/Luaran dari pelaksanaan Musrenbang Desa/Kampung :

1. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kampung untuk tahun anggaran yang direncanakan;
2. Daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikan di Musrenbang Kecamatan/Distrik;
3. Daftar nama Tim Delegasi desa/kampung yang mengikuti Musrenbang Kecamatan/Distrik’;
4. Berita Acara Musrenbang Desa/Kampung.

 

Input/Masukan dalam rangka proses Musrenbang Desa/Kampung :

1. Dokumen RPJM Desa/Kampung;
2. Hasil evaluasi Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa/Kampung yang sudah atau sedang berjalan;
3. Draft rancangan Awal RKP Desa/Kampung tahun yang direncanakan;
4. Program-program prioritas masing-masing SKPD dan daerah;
5. Program daerah dan nasional yang masuk desa/kampung.

 

Catatan : Jika pada proses pelaksanaanya dokumen yang digunakan sebagai acuan dan masukan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kampung tidak ada, proses pelaksanaan Musrenbang tetap dilaksanakan.

Dokumen yang dihasikan dalam Musrenbang Desa/Kampung :

1. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa/Kampung;
2. Berita Acara Musrenbang;
3. SK Kepala Desa/Kampung untuk Tim Delegasi Desa/Kampung;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa/Kampung dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa/Kampung.

 

Untuk lebih mengetahui detail proses dan pelaksaan Musrenbang Desa/Kampung, telah dibuat buku pedoman pelaksanaan Musrenbang Desa/Kampung dan  Buku Panduan Pelaksanaan Musrenbang Desa yang dapat diunduh disini.

1. Buku Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Kampung (Buku Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Kampung Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010).
2. Buku Panduan Pelaksanaan Musrenbang Desa.