Penulis: Benfrizs Charles Reynolds Malau,SE
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2008
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran statistik dari pembangunan manusia dimana komponen-komponen dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi ; Lamanya Hidup (longevity), Pengetahuan/tingkat pendidikan (knowledge) dan Standar Hidup (decent living).
Lanjutkan membaca “Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2008”
Peta RTRW Kabupaten Mamberamo Raya
Dibawah ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) Mamberamo Raya, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut bersumber dari dana APBD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2009.
Demikian hasilnya ;
Mamberamo Raya Membangun di Segala Bidang
Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Mamberamo Raya sebenarnya jatuh tanggal 13 September 2010, akan tetapi dikarenakan libur Idul Fitri dan Cuti Nasional, maka pelaksanaan perayaan HUT Kabupaten Mamberamo Raya yang ke 3 Tahun 2010, baru dapat dilaksanakan pada tanggal 15 September 2010.
Lanjutkan membaca “Mamberamo Raya Membangun di Segala Bidang”
Musrenbang Distrik se-Kabupaten Mamberamo Raya
Pelaksanaan Musrenbang Kampung se-Kabupaten Mamberamo Raya serentak dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 20 Maret 2010, di 8 Distrik (Kecamatan) sesuai Radiogram Bupati Mamberamo Raya Nomor : 150.1/014 tanggal 12 Maret 2010.
Lanjutkan membaca “Musrenbang Distrik se-Kabupaten Mamberamo Raya”
Musrenbang Distrik
Pengertian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan/Distrik :
Forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan/distrik untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan wilayah kecamatan/distrik terkait yang didasarkan pada masukan desa/kampung, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kampung di kecamatan/distrik bersangkutan. (Widya P Setyanto; Panduan Penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan)
Pelatihan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2007 dan Permendagri 55 Tahun 2008 di Jayapura
Sebagai salah satu kabupaten pemekaran, Kabupaten Mamberamo Raya berusaha untuk belajar untuk memahami konsep dan tata cara pengelolaan keuangan daerah.
Sebagaimana diketahui bahwa bahwa dalam pengeloalan keuangan daerah terdiri dari perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Untuk semakin memahami konsep-konsep diatas Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, melalui Sekertariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Cq Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya mengadakan pelatihan Pentausaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagari No. 55 Tahun 2008 di Kantor Pusat Data Elektronik (KPDE) Provinsi Papua di Jayapura pada tanggal 15 Desember 2009 – 17 Desember 2009.
Musrenbang Kampung
Pengertian Musrenbang Desa/Kampung adalah :
Menurut Rianingsih Djohani :
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kampung adalah Forum Musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa/Kampung tahun anggaran yang direncanakan. (Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; Rianingsih Djohani; Studio Driya Media-OC FPPM).
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dilaporkan paling lambat minggu pertama bulan Juni. ( Permendagri No. 59 Tahun 2007, Pasal 83 – Pasal 88 )
Lanjutkan membaca “Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)”
Teknis Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Landasan Hukum Penyusunan Renstra adalah :
-
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
-
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
-
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 20.
Lanjutkan membaca “Teknis Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”